Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
eta story
tugas Resume  Akuntansi Sektor Publik yang berjudul Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik, by : Eta Fatmawati, Ari Sakti, Yomas Ardian dan Eliana.


KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Diajukan untuk memenuhi tugas Akuntansi Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Yeni Kuntari SE, M.Si, Akt

logo wima bw

Disusun Oleh:

1.      Yomas Ardian      (1020003)
2.      Elianah                 (1020012)
3.      Ari Sakti               (1020015)
4.      Eta Fatmawati      (1020024)


STIE WIDYA MANGGALA
SEMARANG
2013








BAB IV
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

4.1  Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
4.1.1           Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual ASP
·         Kerangka dasar merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal.
·         Tujuan kerangka dasar:
a)      Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pelaksanaan tugasnya,
b)      Penyusunan laporan keuangan,
c)      Auditor (BPK),
d)     Para pemakai laporan keuangan sektor publik
·         Penggunaan kerangka dasar sebagai acuan oleh komite penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan sektor publik yang berlaku.

4.1.2          Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
·         Kerangka dasar membahas:
a)      Tujuan laporan keuangan sektor publik
b)      Karakteristik kualitatif
c)      Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan
d)     Konsep ekuitas serta pemeliharaan ekuitas
·         Leporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik.
·         Menurut IPSAS, laporan keuangan minimum organisasi sektor publik yang harus dihasilkan meliputi laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan aktiva/ekuitas neto, laporan arus kas, perhitungan anggaran dan catatan atas laporan keuangan.


4.1.3          Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik
·         Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik:
a)      Menyediakan informasi  untuk pengambilan keputusan dan mendemostrasikan akuntabilitas entitas,
b)      Info mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial,
c)      Info mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya,
d)     Info yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan kewajiban,
e)      Info tentang kondisi keuangan dan perubahan didalamnya,
f)       Info yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
·         Elemen-elemen dalam laporan keuangan sektor publik:
a)      Aktiva,
b)      Kewajiban,
c)      Aktiva/ekuitas neto,
d)     Pendapatan,
e)      Biaya-biaya,
f)       Arus kas

4.1.4           Asumsi Dasar
·         Dasar Akrual
Laporan keuangan sektor publik meliputi berbagai transaksi masa lalu dan peristiwa terkait yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara ekonomi.
·         Kelangsungan Usaha
Laporan keuangan sektor publik disusun atas dasar kelangsungan usaha entitas saat sekarang dan masa depan.

4.1.5          Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik
·         Empat karakteristik kualitatif pokok:
1)      Dapat dipahami
Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk belajar tetnang informasi yang disampaikan.
2)      Relevan
Dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan.
3)      Keandalan
Bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya.
4)      Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan.
·         Karakteristik lainnya:
1)      Materialitas
Dapat diinterprestasikan sebagai ambang batas hasil penerapan informasi sesuai dengan salah satu karakteristik kualitatif pokok.
2)      Penyajian jujur
Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
3)      Subtansi mengungguli bentuk
Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
4)      Netralitas
Informasi harus dapat diarahkan pada kebutuhan umum pemakai.
5)      Pertimbangan sehat
Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
6)      Kelengkapan
Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

4.2  Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik
·         Definisi pos-pos dalam pengukuran posisi keuangan:
a)      Aktiva
Sumber yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber-sumber tersebut, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yang mengalir masuk ke entitas, diharapkan ada. 
b)      Kewajiban
Hutang masa kini daru suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dengan demikian, penyelesaian hutang itu merupakan arus keluar sumber-sumber yang dimiliki suatu entitas dengan manfaat masa depan atau jasa potensial.
c)      Ekuitas
Hak residual aktiva pemerintah pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban.

  •   Pengukuran kinerja

Pendapatan bersih (surplus) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja.
·         Definisi unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja:
a)      Pendapatan (income)
Arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan peningkatan aktiva/ekuitas neto, dan ini berarti peningkatan kontribusi dari pemilik.
b)      Biaya (expense)
Pengurangan manfaat ekonomis masa depan selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban yang mengurangi distribusi ke pemilik.

  • ·     Penyesuaian pemeliharaan modal

Revaluasi (restatement) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas.

4.3  Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Organisasi Sektor Public
1.      Pengukuran  unsur laporan keuangan
Pengakuan ini dapat dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam laporan kata- kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan ke dalam laporan posisi keuangan atau kinerja keuangan. Persyaratan pengakuan pos yang memenuhi definisi suatu unsur kalau :
a.       Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dgn pos tersebut akan mengalir dari ke dalam perusahaan
b.      Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya  yang dapat diukur  dgn andal
2.      Probabilitas manfaat ekonomi masa depan
Konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dgn pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas.
3.      Kendala pengukuran
Kriteria pengakuan  suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dgn tingkat keandalan tertentu.
Suatu pos dapat memenuhi syarat  untuk di akui di masa depan  sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang  terjadi kemudian.
4.      Pengakuan aktiva
Aktiva diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar msanfaat ekonominya di masa depan atau jasa potensialnya akan diperoleh entitas dan aktiva tersebut mempunyai nilai dan dapat diukur dgn andal. Aktiva tidak diakui , bila pengeluaran terjadi dan manfaat ekonominya tidak mungkin mengalir ke dalam entitasnya setelah periode akuntasi berjalan.
5.      Pengakuan kewajiban
Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dgn andal.
6.      Pengakuan pendapatan
Pendapatan diakui kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang terkait dgn peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal
7.      Pengakuan biaya
Biaya diakui kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan telah terjadi dapat diukur dgn andal. Biaya diakui atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.
Manfaat ekonomi diharapkan timbul selama periode akuntansi dan hubungan dgn pendapatan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung
Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan atas prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
8.      Pengukuran unsur laporan keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan sektor publik dalam posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

4.4          Perbedaan Akuntansi Berbasis Kas dan Akuntansi Berbasis Akrual
4.4.1. Berbasis Kas
Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar.Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas.Dalam kasus ini,laporan keuangan tisak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban.Data yang ada hanyalah perimbangan kas.Penjualan hanya dicatat saat kas diterima,sehingga tidak ada pos piutang.Pembelian dicatat saat kas dibayarkan,sehingga tidak ada hutang.
Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis,namun hanya sebagai tambahan laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan.Laporan ini lama kelamaan digantikan oleh laporan aliran cadangan, yang sebaliknya justru tidak pernah nampak. Akuntansi arus kas bukanlah pengganti akuntansi akrual.Akuntansi arus kas dipraktikkan diberbagai sector public dan organisasi nonprofif, misalnya rekening penerimaan dan pembayaran yang sederhana dari suatu kegiatan derma kecil,dan yang terpenting terutama dalam jumlah uang yang digunakan adalah rekening kas pemerintah yang opaling berdaulat.
Keuntungan utama basis kas yaitu mudah dipahami dan juga ditafsirkan,Akibat kesederhanaannya tidak membutuhkan biaya yabg banyak dan keahlian akuntansi yang tinggi.Banyak manajer meragukan hasil basis akrual yang lebih luas.Kepemilikan tidak bisa dipisahkan dari kemampuan pengendalian,sehingga kesempatan manajer untuk memanipulasi laporan akuntansi menjadi berkurang.Demikian juga laporan kinerja eksekutif yang diberikan ke legislative.
Jenis informasi yang tidak diberikan dalam laporan arus kas adalah modal dan pendapatan.Tidak terdapatnya aktiva dan kewajiban didalam catatan perusahaan itumengakbatkan tidak adanya catatan modal.Apabila pendapatan adalah peningkatan modal, maka pendapatan tidak dapat diperhitungkan.Kelebihan penerimaan atas pembayaran tak dapat disebut pendapatan,karena penerimaaaan modal termasuk penerimaan.Kelebihan pembayaran atas penerimaan juga tak dapat dinyatakan sebagai rugi,karena terpisah dari pembayaran yang mungkin memasukan akuisisi aktiva.
Pemisahan pendapatn dan aktiva tak hanya menunjukan gambaran pendapatan yang dapat dipakai sebagai ukuran kinerja.Salah satu contoh adalah penyusutan modal melalui penjualan aktiva modal.Penjualan tanah dan bangunan perusahaan sector public Nampak sangat menguntungkan dalam jangka pendek.Jumlah penerimaaan dalam rekening tahun pembayaran akan Nampak lebih baik.Namun yang terjadi adalah nilai awal modal yang telah menyusut dan berkurang nilai aktiva perusahaan secara keseluruhan yang mampu mendatangkan pendapatan.Jadi laporan arus kas diperlukan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang apa yang terjaadi dan akan terjadi.Kesimpulannya,akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi pentin dan objektif.Di sisi lain.informasi pendapatn dan modal serta biaya operasional perusahaan selama periode tertentu tidak dapat dimunculkan.

4.4.2 Basis Akrual
Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut:
“Penerimaan dan biaya bertambah(diakui karena diperoleh atau dimasukan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan”.
Kepastian penerimaan secara hokum sangat ditentukan dengan faktur yang telah deterbitkan, demikian juga kepastian munculnya biaya ditentukan dengan penerimaan jasa/barang.Menurut metode biaya historis, modal diperhitungkan sebagai modal awal investasi.Oleh sebab itu, tanah tidak terdepresiasi akan diungkapkan sebesar nilai asset dikurangi biaya depresiasi.
Penerapan basis akrual akan mempengaruhi system akuntansi yang digunakn, seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan.Terkait dengan itu,penerapan basis akrual mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor.Sehingga system akuntansi yang bangun dapat dipilah yang berorientasi hutang atau yangberorientasi piutang.
Ragam laporan dalam konsep akrual tidak dibuat seragam.Tiap organisasi sector public mempunyai daftar laporab yang memungkinkan jumlahnua berbeda satu dengan yang lain.Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan karena perbedaan proses kerja antar organisasi.Namun,persamaan juga terjadi dalam proses pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional diberbagai organisasi.Hail ini disebabkan alur penerimaan dan pembyaran yang konsisten antar organisasi.
Penerapan basis akrual dalam manajemen pemerintah daerah bisa dilakukan secara berbeda dinandingkan lembaga public lainnya.Diberbagai negara pemerintah daerah sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh,karena penerapannya dianggap mudah dan sederhana.Namun di Indonesia tarik menarik perundangan dan kepentingan telah menyebabkan pergeseran akuntansi anggaran dan akuntansi cadangan ke akuntansi berbasis akrual menjadi lamban.


Keuntungan dan kelemahan basis akrual
KEUNTUNGAN
KELEMAHAN
1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya.
1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Basis akrual menunjukan gambaran pendapatan.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Basis akrual dapat dijadikan alat ukur modal.
3. Penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit,sehingga biaya lebih mahal.

4. Peluang memanipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

4.5     Konsep Akuntansi Dana  
     Akuntansi dana adalah salah satu alternatif sistem akuntansi sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Sistem akuntasi dana ini mengakui transaksi perubahan saat komitmen disepakati.
ü  Fungsi dan permasalahan akuntansi komitmen
Fungsi pertama akuntansi komitmen adalah pengendalian anggaran dasar pemikirannya adalah  manajer tak bisa mengendalikan laporan bulanan dan juga proses menghasilkan transaksi terjadi peran manajer akan menentukan berapa besar pencairan dari anggaran yang disepakati manajer dapat menentukan pesanan dgn faktur yang akan dan tidak diterima. Permasalahan akuntansi akural muncul dalam akuntansi komitmen manajer mempunyai masalah pengeluran anggaran di bawah target dalam bulan tertentu, dimana penebusan kekurangan tersebut dibebankan pada anggran periode berikutnya.






kalau ada yang mau download, monggo -> klik disini
Label: 0 komentar | | edit post